Palu, 9 Mei 2025 — Dalam rangka percepatan pembukaan program studi baru jenjang doktoral, Pusat Layanan Akreditasi (PLA) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako melaksanakan kegiatan pendampingan revisi usulan pembukaan Program Studi S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Kegiatan yang berlangsung pada 8 Mei 2025 di ruang sekretariat PLA LPMPP ini dihadiri oleh tim penyusun usulan, Dekan Fakultas Hukum, dan tim review dari PLA LPMPP UNTAD yang berpengalaman dalam penyusunan dokumen pembukaan program studi sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Kepala PLA LPMPP UNTAD, Drs. Syamsu, M. Si., menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen proposal pembukaan prodi agar sesuai dengan standar akademik dan administratif yang berlaku. “Dokumen usulan pembukaan Program Studi S3 Ilmu Hukum ini sangat strategis bagi pengembangan kapasitas akademik UNTAD. Kami hadir untuk memastikan seluruh aspek, mulai dari kurikulum, SDM, hingga rasio dosen dan roadmap penelitian, telah memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Hukum, Dr. Awaludin, S.H, M.H, menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang diberikan PLA LPMPP dan menegaskan komitmen fakultas untuk segera memenuhi seluruh catatan revisi yang dibutuhkan. “Kami berharap program studi ini segera mendapatkan persetujuan operasional dari Kemendiktisainstek dan dapat menerima mahasiswa baru pada tahun akademik mendatang,” ungkapnya.
Dalam sesi pendampingan, dilakukan telaah mendalam terhadap naskah akademik, analisis kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta relevansi keilmuan dan jejaring kerja sama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan doktoral di bidang hukum.
Melalui kolaborasi antara fakultas dan PLA, Universitas Tadulako optimistis dapat segera merealisasikan Program Studi S3 Ilmu Hukum, yang akan menjadi jenjang tertinggi dalam pengembangan pendidikan hukum di kawasan Indonesia Timur.
