PALU – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Workshop Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP UNTAD yang dilaksanakan pada Sabtu–Minggu, 7–8 November 2026, bertempat di Hotel Aston Palu.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) FKIP UNTAD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FKIP UNTAD Dr. Humaidi, M. Pd. dan dikoordinir oleh Ketua PPM FKIP, Dr. Besse Nirmala, M.Pd. Workshop menghadirkan narasumber Kepala Pusat Layanan Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako, Drs. Syamsu, M.Si. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Muhammad Anis, S.Si., M.Si. .
Pelibatan stakeholder internal dan eksternal merupakan langkah strategis FKIP UNTAD untuk memastikan bahwa pengembangan sistem penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar internal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan, perkembangan kebijakan pendidikan nasional, tuntutan pengguna lulusan, serta dinamika penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan.
Dalam pemaparan materi bertajuk “Penguatan Implementasi SPMI melalui Penyusunan dan Harmonisasi Dokumen SPMI Berbasis PPEPP”, Drs. Syamsu, M.Si. menekankan bahwa SPMI harus menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu dan memastikan peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Penyusunan dokumen SPMI tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif, melainkan harus menjadi landasan operasional bagi seluruh unit pengelola dan program studi dalam melaksanakan penjaminan mutu.
Lebih lanjut, narasumber menjelaskan pentingnya harmonisasi seluruh perangkat SPMI melalui siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Setiap tahapan harus memiliki keterkaitan yang jelas, mulai dari perumusan standar yang terukur, implementasi standar dalam kegiatan akademik dan nonakademik, evaluasi ketercapaian, pengendalian terhadap ketidaksesuaian, hingga peningkatan standar berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan institusi.
Ditekankan pula bahwa standar SPMI FKIP harus disusun secara selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memperhatikan tuntutan instrumen akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Harmonisasi ini penting agar implementasi SPMI dapat menjadi fondasi substantif dalam pemenuhan kriteria akreditasi sekaligus mendorong terwujudnya keunggulan akademik dan tata kelola fakultas.
Kegiatan selanjutnya diisi dengan pemaparan draf dokumen SPMI FKIP oleh Ketua Tim Penyusun, Nadrun, S.Pd., M.Ed. Pemaparan tersebut mencakup pembahasan dan penyelarasan substansi kebijakan, standar, manual, serta formulir SPMI dengan instrumen akreditasi Program Studi LAMDIK IAPS 3.0. Pembahasan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap standar dan indikator mutu memiliki keterkaitan dengan kriteria akreditasi, dirumuskan secara terukur, memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, serta didukung bukti implementasi yang dapat diverifikasi.
Selain berfokus pada penyusunan dan harmonisasi dokumen SPMI, workshop selama dua hari ini juga dimanfaatkan untuk melakukan finalisasi draf dokumen pendukung akreditasi pada tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan FKIP dalam mendukung program studi menghadapi proses akreditasi melalui penyediaan dokumen yang sistematis, konsisten, berbasis data, dan didukung bukti kinerja yang valid.
Finalisasi dokumen pendukung akreditasi tersebut menjadi penting karena keberhasilan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen LED dan LKPS, tetapi juga oleh konsistensi antara kebijakan, standar mutu, pelaksanaan program, capaian kinerja, hasil evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Oleh karena itu, integrasi antara dokumen SPMI dan dokumen akreditasi diharapkan dapat memperkuat keterlacakan bukti (evidence traceability) sekaligus menunjukkan efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan FKIP UNTAD.
Melalui kegiatan ini, FKIP UNTAD diharapkan menghasilkan dokumen SPMI yang harmonis, komprehensif, dan implementatif, serta dokumen pendukung akreditasi UPPS yang lebih siap digunakan dalam proses penilaian akreditasi. Hasil workshop selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen, proses validasi, penetapan oleh pimpinan fakultas, sosialisasi, dan implementasi secara konsisten melalui siklus PPEPP.
Penyelenggaraan workshop ini menegaskan komitmen FKIP UNTAD untuk membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja institusi. Dengan dukungan LPMPP UNTAD dan keterlibatan para pemangku kepentingan, FKIP terus mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, adaptif, dan berdaya saing.
SPMI bukan sekadar dokumen untuk memenuhi persyaratan akreditasi, melainkan sistem yang memastikan seluruh proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola fakultas berjalan sesuai standar serta terus mengalami peningkatan. Akreditasi unggul harus menjadi konsekuensi dari implementasi budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan.
