PALU – Dalam rangka mematangkan persiapan menghadapi Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK), Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan simulasi asesmen lapangan pada Sabtu, 31 Oktober 2026, bertempat di Ruang Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi asesmen lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 3–5 November 2026, dengan menghadirkan asesor internal dari Pusat Layanan Akreditasi LPMPP UNTAD, Drs. Syamsu, M.Si., yang bertindak sebagai fasilitator pembekalan sekaligus melakukan simulasi wawancara dan pendalaman substansi instrumen akreditasi.
Simulasi tersebut dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FISIP UNTAD Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP, M.Si. yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Tim Penyusun Dokumen Akreditasi, Ketua Jurusan Dr. Muhammad Arief, S.IP., M.Si., Koordinator Program Studi Ilmu Dr. Yunus, S.Sos., M.Si., Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM) FISIP,Dr. Citra Dewi, S.Sos., M.A., tim penyusun dokumen akreditasi, serta sejumlah dosen dan tenaga kependidikan.
Dalam sesi pembekalan, Drs. Syamsu, M.Si. menekankan bahwa kesiapan menghadapi asesmen lapangan tidak cukup hanya dengan memastikan kelengkapan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), tetapi juga harus didukung pemahaman yang komprehensif dari seluruh unsur pengelola mengenai substansi, implementasi, dan capaian kinerja program studi.
Asesmen lapangan merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap informasi yang telah disampaikan dalam dokumen akreditasi. Oleh karena itu, setiap pernyataan dan klaim kinerja yang disajikan dalam LED dan LKPS harus dapat dijelaskan secara konsisten serta didukung oleh bukti implementasi yang relevan, valid, dan dapat ditelusuri.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi wawancara melalui sejumlah pertanyaan yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing peserta, meliputi pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Koordinator Program Studi, Ketua PPM UPPS, perwakilan dosen, serta perwakilan tenaga kependidikan.
Simulasi ini dirancang untuk menguji penguasaan peserta terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, mulai dari tata pamong dan tata kelola, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, sistem penjaminan mutu internal, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga capaian kinerja dan keberlanjutan pengembangan program studi.
Dalam pelaksanaannya, asesor internal memberikan pertanyaan pendalaman sekaligus masukan terhadap jawaban peserta, khususnya terkait kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan, program yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, mekanisme evaluasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu. Peserta juga diarahkan untuk menyampaikan jawaban secara sistematis, berbasis data, dan didukung bukti yang relevan.
Melalui simulasi ini, sejumlah aspek yang masih memerlukan penguatan dapat diidentifikasi lebih awal, baik terkait pemahaman substansi dokumen akreditasi, konsistensi data, kesiapan bukti pendukung, maupun koordinasi antarunsur pengelola program studi. Hasil pembekalan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan terakhir sebelum tim asesor LAMSPAK melaksanakan asesmen lapangan.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen FISIP UNTAD dalam mempersiapkan proses akreditasi secara terencana, partisipatif, dan berbasis bukti. Sinergi antara pimpinan fakultas, jurusan, program studi, tim penjaminan mutu, dosen, dan tenaga kependidikan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan selama asesmen mencerminkan kondisi faktual dan kinerja nyata program studi.
Dengan dilaksanakannya pembekalan dan simulasi ini, Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD diharapkan semakin siap menghadapi Asesmen Lapangan LAMSPAK pada 3–5 November 2026 serta memperoleh evaluasi dan rekomendasi konstruktif untuk penguatan mutu dan pengembangan program studi secara berkelanjutan.
Kesiapan akreditasi bukan sekadar kemampuan menjawab pertanyaan asesor, melainkan kemampuan seluruh unsur pengelola program studi dalam menunjukkan konsistensi antara dokumen, data, implementasi, capaian kinerja, dan budaya mutu yang telah dibangun.
