PALU – Program Studi Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako terus memperkuat kesiapan menghadapi proses akreditasi melalui penyelenggaraan Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi, Pengelolaan Evidence, dan Pengisian Sistem Akreditasi Program Studi yang dilaksanakan pada 13–14 November 2026, bertempat di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kehutanan, Dr. Ir. Sudirman, M.Hut., dan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Layanan Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako, Drs. Syamsu, M.Si.
Workshop dihadiri oleh Wakil Dekan, Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Koordinator Program Studi Sarjana Kehutanan, tim penyusun dokumen akreditasi, serta perwakilan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam mempersiapkan dokumen serta bukti kinerja yang diperlukan untuk mendukung pencapaian akreditasi program studi.
Dalam kegiatan tersebut, Drs. Syamsu, M.Si. menyampaikan materi bertajuk “Strategi Pengelolaan Dokumen, Data, dan Evidence yang Terintegrasi untuk Mewujudkan Program Studi Sarjana Kehutanan Berperingkat Unggul.”
Dalam paparannya, narasumber menekankan bahwa keberhasilan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen yang disusun menjelang asesmen, tetapi terutama oleh kualitas tata kelola data, konsistensi informasi, serta ketersediaan bukti implementasi yang valid, relevan, mutakhir, dan dapat diverifikasi.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penyusunan dokumen akreditasi harus dibangun berdasarkan keterkaitan yang kuat antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program, capaian kinerja, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Dokumen akreditasi, khususnya Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), harus menyajikan gambaran objektif mengenai kondisi dan perkembangan program studi, didukung data kuantitatif maupun kualitatif serta evidence yang menunjukkan ketercapaian setiap indikator.
Narasumber juga menggarisbawahi pentingnya membangun sistem pengelolaan evidence yang terstruktur dan terintegrasi. Setiap indikator akreditasi perlu memiliki penanggung jawab data, sumber informasi, dokumen pendukung, bukti implementasi, serta mekanisme pembaruan dan validasi. Dengan demikian, pengelolaan evidence tidak dilakukan secara sporadis menjelang akreditasi, tetapi menjadi bagian dari sistem dokumentasi dan penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan.
Selain pembahasan substansi dokumen dan strategi pengelolaan evidence, peserta juga mendapatkan pendampingan terkait pengisian sistem akreditasi program studi. Sesi ini diarahkan untuk memastikan ketepatan penginputan data, konsistensi antara dokumen yang disusun dengan informasi dalam sistem, serta kelengkapan bukti pendukung yang dipersyaratkan dalam proses akreditasi.
Pada kesempatan tersebut, Drs. Syamsu, M.Si. menegaskan bahwa target akreditasi Unggul harus dibangun melalui kesiapan substantif, bukan sekadar kelengkapan administratif. Oleh karena itu, seluruh unsur pengelola program studi perlu memastikan bahwa setiap klaim kinerja dalam dokumen akreditasi memiliki dukungan evidence yang memadai dan mencerminkan implementasi nyata sistem penjaminan mutu.
Sementara itu, Dr. Irmawati, M.P. menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut workshop, tim penyusun akan melanjutkan penyempurnaan dokumen akreditasi melalui pembagian tugas ke dalam tujuh kelompok berdasarkan kriteria akreditasi. Setiap kelompok bertanggung jawab mengidentifikasi dokumen dan evidence yang telah tersedia, menelusuri dokumen yang belum tersedia, serta melakukan penyusunan dan pelengkapan bukti pendukung sesuai dengan ruang lingkup kriteria masing-masing.
Pembagian kelompok tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kesenjangan dokumen sekaligus memperjelas pembagian tanggung jawab antaranggota tim. Setiap kelompok selanjutnya akan melakukan inventarisasi kebutuhan evidence, menetapkan prioritas penyelesaian, menyusun rencana tindak lanjut, dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan tersedia serta terorganisasi dengan baik.
Melalui workshop ini, Program Studi Sarjana Kehutanan diharapkan memiliki kesiapan yang lebih kuat dalam menghasilkan dokumen akreditasi yang komprehensif, data yang konsisten, dan evidence yang terkelola secara sistematis. Hasil kegiatan juga diharapkan menjadi dasar penguatan koordinasi antara pimpinan fakultas, pengelola program studi, tim penyusun, dan seluruh unsur sivitas akademika dalam menyelesaikan dokumen serta mempersiapkan tahapan akreditasi berikutnya.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako dalam memperkuat budaya mutu dan meningkatkan daya saing program studi melalui pengelolaan akreditasi yang terencana, terukur, dan berbasis bukti.
Akreditasi Unggul bukan hanya tentang menyajikan dokumen yang lengkap, tetapi tentang membuktikan bahwa seluruh proses akademik dan tata kelola program studi telah dilaksanakan secara konsisten, menghasilkan capaian kinerja yang terukur, serta menunjukkan komitmen nyata terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan.
