PALU – Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Tadulako terus memperkuat komitmennya dalam membangun budaya mutu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui Workshop Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, bertempat di Gedung Dekanat FKM UNTAD Lantai 1.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) FKM UNTAD dan dibuka secara resmi oleh Dekan FKM UNTAD, Prof. Dr. Rosmala Nur, S. KM., M. Si. Workshop dipimpin oleh Ketua PPM FKM UNTAD, Nur Hikmah Buchair, SKM, M.Kes serta menghadirkan narasumber Kepala Pusat Layanan Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tadulako, Drs. Syamsu, M.Si.
Workshop tersebut turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai bentuk penguatan partisipasi dan kolaborasi dalam pengembangan sistem penjaminan mutu. Stakeholder eksternal yang hadir antara lain perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Palu, serta perwakilan Puskesmas Talise dan Puskesmas Tawaeli. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa standar mutu pendidikan yang dikembangkan FKM UNTAD selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia kerja, serta tuntutan pelayanan kesehatan dan pembangunan lingkungan.
Dalam pemaparan materi bertajuk “Penguatan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis PPEPP”, Drs. Syamsu, M.Si. menekankan bahwa SPMI tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan dokumen administratif untuk kepentingan akreditasi, tetapi harus menjadi instrumen strategis dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa penyusunan dokumen SPMI harus mengacu pada siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Kelima tahapan tersebut harus terintegrasi dalam tata kelola fakultas dan program studi sehingga implementasi penjaminan mutu dapat berjalan secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
Narasumber juga menegaskan pentingnya menyusun standar SPMI yang tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga melampaui standar minimal melalui penetapan standar tambahan yang mencerminkan keunggulan, kekhasan, dan arah pengembangan institusi. Dalam konteks akreditasi, dokumen SPMI harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kriteria dan indikator instrumen akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), sehingga implementasi SPMI dapat menjadi fondasi substantif dalam mempersiapkan program studi mencapai peringkat akreditasi unggul.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan draf dokumen SPMI FKM oleh Ketua PPM, yang mencakup penyelarasan kebijakan, standar, manual, dan formulir SPMI dengan instrumen akreditasi LAM-PTKes terbaru. Sesi ini menjadi ruang diskusi dan pembahasan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan standar, indikator pencapaian, serta mekanisme evaluasi mutu telah dirumuskan secara jelas, terukur, relevan, dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit pengelola di lingkungan FKM UNTAD.
Pelibatan stakeholder eksternal dalam workshop ini juga menjadi aspek strategis dalam pengembangan standar mutu, khususnya untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan, penguatan kemitraan, serta kontribusi FKM UNTAD dalam bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, standar mutu yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akreditasi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Melalui workshop ini, FKM UNTAD diharapkan mampu menghasilkan dokumen SPMI yang komprehensif, implementatif, dan selaras dengan arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi serta tuntutan akreditasi LAM-PTKes. Hasil workshop selanjutnya diharapkan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen, penetapan standar oleh pimpinan fakultas, sosialisasi kepada seluruh unit kerja dan program studi, serta implementasi dan evaluasi secara konsisten melalui siklus PPEPP.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen FKM UNTAD untuk membangun budaya mutu yang partisipatif dengan melibatkan seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal. Akreditasi unggul bukan sekadar capaian administratif, melainkan konsekuensi dari sistem penjaminan mutu yang berjalan efektif, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
